KKP Segel Ruang Laut Tak Berizin di Deli Serdang

setnis November 28, 2025

KKP Segel kegiatan pemanfaatan ruang laut dan reklamasi

Tindakan Penghentian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

wantmag.com – KKP Segel kegiatan pemanfaatan ruang laut dan reklamasi tak berizin di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tindakan itu dilakukan oleh Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang bertugas menegakkan aturan pemanfaatan pesisir. Penyegelan ini dilakukan untuk menghentikan kegiatan yang tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau KKPRL. Langkah penghentian ini juga menjadi upaya menjaga kawasan pesisir dari kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan ruang laut yang tidak terkontrol.

Temuan KKP dan Bukti Pelanggaran di Lokasi

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono mengatakan bahwa PT PSW sebagai penanggung jawab kegiatan menjalankan reklamasi dan pemanfaatan ruang laut tanpa izin resmi. Pemeriksaan lapangan menunjukkan adanya pemasangan beton dan bambu di area perairan yang diduga bagian dari aktivitas reklamasi. Bukti temuan ini diperkuat oleh citra satelit yang mencatat luas pemanfaatan ruang laut tak berizin mencapai 51,6 hektare. Ia menjelaskan bahwa KKPRL adalah dokumen utama yang memastikan setiap aktivitas pembangunan di laut berjalan sesuai rencana tata ruang dan mempertimbangkan faktor ekologi.

KKP Segel Pentingnya Kepatuhan dalam Pengelolaan Ruang Laut

Menurut Pung Nugroho, izin KKPRL bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga alat untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan laut. Ia menegaskan bahwa pemanfaatan ruang laut harus memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat pesisir dan kelestarian ekosistem. Pemerintah memperkuat pengawasan ruang laut karena reklamasi tanpa izin dapat menyebabkan kerusakan habitat dan meningkatkan risiko abrasi. KKP berharap penyegelan ini menjadi peringatan bagi pelaku usaha agar mematuhi aturan pemanfaatan wilayah pesisir. Pemerintah juga mendorong kolaborasi lebih kuat antara masyarakat, daerah, dan aparat pusat dalam menjaga kesehatan ekosistem laut untuk jangka panjang.

KKP Tegaskan Sanksi Menanti Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut oleh PT PSW

Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa proses hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang laut oleh PT PSW akan berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah ingin memastikan setiap aktivitas reklamasi dan pemanfaatan wilayah pesisir mengikuti aturan perizinan yang berlaku. Langkah ini diambil untuk menjaga kelestarian lingkungan laut serta memastikan tata ruang pesisir digunakan sesuai prinsip keberlanjutan.

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono, atau Ipunk, menjelaskan bahwa penanganan pelanggaran tersebut akan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif. Ia mengatakan bahwa sanksi tidak hanya berupa penghentian kegiatan, tetapi juga berpotensi berupa denda administratif yang perhitungannya bergantung pada nilai investasi perusahaan. Ia menambahkan bahwa proses perhitungan denda membutuhkan waktu karena harus dihitung secara detail sesuai ketentuan.

Ia menegaskan bahwa kepatuhan administrasi menjadi dasar pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan. Pemerintah berharap penindakan ini memberikan efek jera dan mendorong pelaku usaha agar mematuhi ketentuan tata ruang pesisir. Penerapan sanksi tegas ini juga mendukung upaya jangka panjang menjaga ekosistem laut dari kerusakan akibat kegiatan reklamasi yang tidak terkontrol.