Gubernur Pramono Bahas Solusi Macet Parah TB Simatupang

setnis August 24, 2025

Gubernur Pramono Gelar Rapat Terkait Kemacetan TB Simatupang

wantmag.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menggelar rapat terbatas bersama pejabat Pemprov DKI Jakarta. Pertemuan ini khusus membahas kemacetan parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Rapat tersebut menindaklanjuti keluhan masyarakat yang semakin resah dengan kondisi lalu lintas.

Menurut catatan Dinas Perhubungan, kepadatan di ruas TB Simatupang meningkat tajam sejak pertengahan 2025. Hal ini dipicu proyek galian infrastruktur serta tingginya volume kendaraan pribadi. Wilayah ini menjadi jalur vital penghubung tol lingkar luar Jakarta dengan pusat bisnis di selatan kota.

“Baca: Pemulihan Ekonomi Indonesia Menghadapi Ketidakpastian Skala Global”

Instruksi Gubernur: Percepatan Proyek dan Rekayasa Lalu Lintas

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur, Yustinus Prastowo, menjelaskan hasil rapat tersebut. Ia menyebut Gubernur Pramono menginstruksikan beberapa langkah strategis jangka pendek dan menengah.

Instruksi pertama adalah evaluasi proyek galian yang sedang berlangsung, termasuk IPALD Perumda Paljaya dan proyek perpipaan PAM Jaya. Keduanya ditargetkan rampung pada Oktober–November 2025.

Kedua, pemerintah meminta kontraktor mempercepat pengerjaan dengan sistem kerja 24 jam penuh, memperpendek pagar proyek, serta menambah petugas flagman.

Selain itu, Pemprov akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatur buka-tutup pintu tol pada jam sibuk. Upaya ini diharapkan mengurangi antrean panjang kendaraan di gerbang tol TB Simatupang.

Pemanfaatan Ruang Kota untuk Reduksi Kemacetan

Langkah lain yang dibahas adalah optimalisasi ruang publik dan trotoar di sekitar proyek. Area kosong di sisi jalan dapat dimanfaatkan sebagai halte sementara atau kantong parkir bagi angkutan umum.

Sementara itu, beberapa trotoar yang belum digunakan pejalan kaki akan dialihkan menjadi jalur tambahan kendaraan. Pemanfaatan ini hanya bersifat sementara hingga proyek galian selesai.

Yustinus menegaskan Pemprov DKI akan terus memantau perkembangan di lapangan. “Bapak Gubernur ingin solusi segera diterapkan agar warga merasakan perubahan nyata,” ujarnya.

Upaya jangka panjang yang sedang disiapkan mencakup integrasi transportasi publik dan pembatasan kendaraan pribadi. Pemerintah berharap kombinasi langkah teknis dan kebijakan transportasi dapat mengurai kemacetan kronis di Jakarta Selatan.

Gubernur Pramono Instruksikan Sinergi Lintas Lembaga Atasi Macet TB Simatupang

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memimpin rapat terbatas bersama pejabat Pemprov untuk membahas solusi kemacetan parah di Jalan TB Simatupang. Kawasan ini dikenal sebagai jalur strategis penghubung bisnis Jakarta Selatan dan gerbang menuju Tol Lingkar Luar, sehingga setiap hambatan lalu lintas berdampak luas bagi mobilitas warga.

Dalam rapat, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur, Yustinus Prastowo, menyampaikan bahwa pemerintah merumuskan delapan langkah penanganan kemacetan. Selain percepatan proyek galian dan rekayasa lalu lintas, Pramono juga menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga. Polri, Dishub, Satpol PP, MRT Jakarta, dan Transjakarta diminta meningkatkan koordinasi lapangan untuk mengatur arus kendaraan di titik padat.

Pemerintah juga menggandeng Google Maps dan aplikasi navigasi lain untuk menampilkan informasi real time terkait proyek jalan. Dengan langkah ini, pengguna jalan dapat memperoleh rute alternatif dan menghindari kemacetan terburuk.

Untuk solusi jangka menengah, Pemprov akan mengkaji pembangunan underpass atau flyover di perempatan besar sepanjang TB Simatupang. Proyek ini dinilai krusial untuk mengendalikan arus lalu lintas yang terus meningkat. Menurut data Dinas Perhubungan, volume kendaraan di kawasan tersebut tumbuh 6–8 persen per tahun, lebih tinggi dari rata-rata Jakarta.

“Kami memahami ketidaknyamanan warga akibat kemacetan ini. Karena itu, kami mendorong peralihan ke transportasi umum agar beban jalan berkurang,” ujar Yustinus.

Langkah-langkah tersebut diharapkan segera mengurai kepadatan lalu lintas dan memberi kenyamanan lebih baik bagi pengguna jalan. Pemprov juga berjanji melakukan evaluasi berkala agar implementasi kebijakan berjalan efektif.